Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 Ayat 1), dan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1 Ayat 2).

• SKL Mata Pelajaran SD/MI 
• SKL Mata Pelajaran SMP/MTs 
• SKL Mata Pelajaran SMA/MA 
• SKL Mata Pelajaran SMK/MAK 
• SKL Mata Pelajaran PLB (ABDE)
• Panduan Umum Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
• Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
• Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
• Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SD/MI 
• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMP/MTs 
• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMA/MA 
• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMK/MAK 
• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SDLB (ABDE)
• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMPLB (ABDE)
• Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMALB (ABDE)
• Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
• Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C

• Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
• Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

• Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
• Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
• Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
• Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah
• Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
• Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kulifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
• Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
• Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
• Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
• Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
• Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C

• Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
• Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa
• Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

• Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

• Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

• Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

1. Deskripsi Mata Kuliah

2. Urgensi Mata Kuliah

3. Tujuan Perkuliahan (Kompetensi yang akan dibentuk)

4. Materi & Agenda Perkuliahan

• Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.
• PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
• Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Wiyadi. 2009. Membina Akidah dan Akhlak 1 untuk Kelas I Madrasah Ibtidaiyah. Solo: PT Tiga Serangkai. (kelas 1 s.d  6)
• Mulyasa, Menjadi guru profesional
• Muhammad Ali, Guru dalam proses belajar mengajar
• Mukhtar , Mengukir Prestasi; Menjadi Guru Profesional
• Meurice.J. Elias, Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ
• Adiningsih N, 2002. Kualitas dan Profesionalisme Guru.
•  Akadum. 1999. Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga.
• Arifin, I. 2000. Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi.,
• Arikunto, S. 1993. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta: PT. Rineka Cipta
• E. Horrlock, Psikologi Perkembangan
• Keith Skamp, (2004), Teaching Primary Science Constructively, Australia: Nelson Australia
• J. Sudarminto (2002), Epistemologi dasar. Yogyakarta: Kanisius
• Depdiknas, (2006). Penilaian Berbasis Kelas. Jakarta: Depdiknas

KOMPETENSI SARJANA PGMI

STANDAR SARJANA PGMI

Setiap lembaga penyelenggara pendidikan nasional hari ini mesti memiliki standar nasional pendidikn (SNP). Hal ini selain amanat PP No.19/2005, juga tagihan dari kompetisi SDM lokal, nasional dan Global. Terlebih dengan makin leluasanya franchise pendidikan yang telah dan akan terus merambah di seantero nusantara. Disadari atau tidak secara cepat atau lambat akan menggusur kearah marginalisasi pendidikan nasional.

Setiap lembga pendidikan yang memiliki akuntabilitas, dia harus peka dan punya standar yang sekaligus sebagai jaminan bagi output dan outcome yang akan hasilkan. Dengan adanya standar pendidikan, lembaga dan sivitas akademika serta karyawan akan berpacu mengejar target bagi capaian standar yang telah ditetapkan. Standar lembaga pendidikan dapat pula diartikan dengan adanya jaminan lembaga terhadap kualitas pendidikan (quality assurance).

Banyak kasus pendidikan di negara maju maupun di Indonesia membuktikan, bahwa pendidikan yang memiliki standar mutu justru dikejar dan diminati oleh masyarakat, walaupun masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan pendidikan yang outputnya terstandar. Sebaliknya, malah banyak pendidikan yang murah dan tidak punya standar, maka tidak dilirik oleh masyarakat, dan pendidikan tersebut melaksanakan pendidikannya hanya sekedar gugur kewajiban.

Terlepas pendidikan tersebut mahal atau murah, yang jelas masyarakat hari ini sangat memahami akan pentingnya pendidikan berkualitas. Persoalan keterjangkauan ekonomi masyarakat sangat relatif, karena cukup banyak peluang pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat menikmati pendidikan pada semua tingkatan hari ini. Pemerintah dan swasta sudah sangat sungguh memberikan kepedulian bagi biaya pendidikan, utamanya melalui peluang bea siswa, belum lagi bantuan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pendidikan dan masyarakat umumnya.

Berdasarkan tagihan masyarakat dan stakeholder yang kian ketat dan tinggi terhadap output pendidikan, maka sudah selayaknya lembaga pendidikan tinggi agama Islam pun berbenah menyiapkan standar output dan outcomenya. Standar mutu sarjana PTAI ini harus bersifat institutif, agar terukur secara komprehensif.

Beberapa standar minimal yang harus dimiliki oleh sarjana PTAI adalah:

1. Minimal Hafidz dan hafizdah Juz Amma

Tagihan sarjana PTAI dalam konteks ini adalah penguasaan dan pemahaman surat pendek Juz Amma (mulai dari surat (al-Naba s/d al-Nas), atau 37 surat pendek) yang dibuktikan dengan selembar sertifikat.

2. Menguasai dan hafal minimal 40 ayat dan 40 Hadits yang terkait dengan:

Tauhid, Ibadah, Muamalah dan Akhlaq Ayat dan Hadits yang ditagih terkait dengan epistemologi kemengapaan dan bukan epistemologi kebagaimanaan, karena itu adalah tagihan fakultas dan jurusan.

3. Menguasai teknologi Komputer dan informatika

Penguasaan media visual dan audio visual melalui program aplikasi minimal: Word, Powerpoint, Excel, Website/internet (e-Learning). yang dibuktikan dengan sertifikat dari Pusat atau lembaga Komputer.

4. Penguasaan Bahasa Asing: Arab dan Inggris

Penguasaan bahasa Inggris dan Arab dibuktikan dengan perolehan skor (TOEFL untuk bahasa Inggris dan TOAFL untuk bahasa Arab minimal 400), yang dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Bahasa yang terstandar.

5. Skill Praktek Ibadah

Skiil dan praktek ibadah ditunjukkan dengan kecakapan menjadi Khatib Jumat, Penceramah, Imam, Bilal, mengurus Jenazah, mengucapkan dan menulis al- Qur’an secara benar dan membacanya secara tartil yang dibuktikan dengan sertifikat

6. Mampu membaca serta memahami kitab kuning (turats), minimal secara pasif

7. Setiap sarjana PTAI harus selesai memiliki IPK minimal 3,25.

Masih terdapat standar mutu yang lain, yang dapat ditagih sesuai dengan kompetensi Fakultas, jurusan, prodi atau kosentrasi msing-masing. Prinsipnya standar yang dikemukakan adalah standar Institusi dan harus berlaku secara konprehensif, bagi seluruh sarjana yang berasal dari jurusan dan fakultas apapun di sebuah lembaga PTAI.

Download di sini 

Juga di sini lengkapnya

Afiful Ikhwan[*]

1. Pengertian Perencanaan Pendidikan

1. Definisi Perencanaan

1. Perencanaaan menurut Bintoro Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Perencanaaan menurut Prajudi Atmosudirdjo ialah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukannya, bilamana, dimana, dan bagaimana cara melakukannya.

3. Perencanaaan menurut Siagian ialah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[†]

Jadi Perencanaan itu menurut penulis ialah mecakup suatu pemikiran yang sadar, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, penggunaan sumber daya, dan tindakan yang akan dilaksanakan.

2. Definisi Pendidikan

1. Pendidikan berasal dari kata “didik”, Lalu kata ini mendapat awalan kata “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.[‡]

2. Menurut bahasa Yunani: pendidikan berasal dari kata “Pedagogi” yaitu kata “paid” artinya “anak” sedangkan “agogos” yang artinya membimbing, sehingga “ pedagogi” dapat di artikan sebagai “ilmu dan seni mengajar anak”.[§]

3. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[**]

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (Wikipedia)

Jadi Pendidikan itu menurut penulis adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

3. Defenisi Perencanaan Pendidikan

1. Yusuf Enoch: Perencanaan Pendidikan, merupakan suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.

2. Beeby, C.E.: Perencanaan Pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut.

3. Guruge (1972): Perencanaan Pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan.

4. Albert Waterson (Don Adam 1975): Perencanaan Pendidikan adala investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.

5. Coombs (1982): Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat.

6. Y. Dror (1975): Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu Negara.

Dengan demikian definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut menurut penulis adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain.

2. Filsafat, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pendidikan

1. Filsafat Perencanaan

Sekurang-kurangnya ada empat filsafat perencanan, yaitu filsafat sintesis (synthesis), rasionalisme (rationalism), pengembangan organisasi (organizational devlopment), dan empirisme (empiricism).

1. Sintesis

Manheim (1994) memandang perencanaan sebagai suatu cara berfikir dan Dahl & Liblon (1953) memandang perencanaan sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Etzioni (1969) memandang perencanaan sebagai suatu proses bimbingan sosial dimana kontrol sosial dan konsensus harus diarahkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dengan konsensus yang lemah.

2. Rasionalisime

Menurut paham rasionalism, perencanaan dipandang sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan, suatu proses yang mengikuti langkah-langkah prosedural dalam pengambilan keputusan.

3. Pengembangan Organisasi

Benis (1969) berpendapat bahwa perencanaan menurut pandangan pengembangan organisasi adalah sebagai salah satu metode perencanaan, yaitu proses pembelajaran mengenai kesadaran dan perilaku anggota organisasi.

4. Empirisme

Penganut empirism membagi teori perencanaan atas: 1) aliran yang memusatkan perhatiannya pada aspek politik dan realitas fungsi ekonomi pada skala nasional, dan 2) aliran yang memfokuskan perhatiannya pada berbagai studi politik pembangunan kota.[††]

2. Tujuan Perencanaan

1. Standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaanya;

2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan;

3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kuantitasnya;

4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualtias pekerjaan;

5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu;

6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan;

7. Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan;

8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan

1. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.[‡‡]

3. Manfaat Perencanaan

Manfaat Perencanaan menurut Husaini Usman:

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan;

2. Pemilihan berbagai alternatif terbaik;

3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan;

4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi;

5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan;

6. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, dan

7. Alat meminimalkan perkerjaan yang tidak pasti.[§§]

Manfaat Perencanaan menurut Akdon:

1. Untuk membedakan arah dari setiap kegiatan dengan jelas sehingga hasil yang diperoleh bisa se-efektif dan se-efisien mungkin.

2. Untuk mengevaluasi setiap tujuan-tujuan yang sudah dilakukan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga bisa dihindari lebih awal.

3. Memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul sehingga sehingga lebih waspada dan dan dapat diselesaikan dengan cepat.

4. Menghindari pertumbuhan dan perkembangan yang tak terkendali.[***]

Perencanaan membutuhkan pemikiran yang mendalam dengan begitu membantu proses perencanaan yang akan dibuat. Pemikiran tersebut dilandasi dengan keikhlasan dan keinginan untuk merencanakan suatu perencanaan secara bersama.

3. Komponen, Model dan Ciri Perencanaan Pendidikan

1. Komponen perencanaan pendidikan

Secara konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam hal ini terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapun komponen-komponen yang ikut serta dalam proses ini adalah :

1. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan.

2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan (policy) secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan.

Dalam penentuan kebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai sistem kenegaraan yang merupakan bentuk dan sistem manajemennya, bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jaminan dapat terlaksananya perencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil sistem dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencana pendidikan.

Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan nasional. [†††]

1. Model Perencanaan Komperehensif

Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam system pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik kearah tujuan-tujuan yang lebih luas.

2. Model Target Setting

Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal:

1. Model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk.

2. Model untuk memproyeksikan enrolmen (jumlah siswa terdaftar) di sekolah

3. Model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

3. Model Costing (pembiayaan) dan keefektifan biaya

Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektifitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternative penanggulangan masalah yang dihadapi.

Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas pada pertimbangan masalah pembiayaan dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu pula.

4. Model PPBS

PPBS (planning, programming, budgeting system) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu system yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian, antara lain:

1. Kast Rosenzweig (1979) mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya alternative dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang.

2. Harry J. Hartley (1968) mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa PPBS merupakan pendekatan yang sistematik. Oleh karena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman tentang konsep serta teori system dan PPBS merupakan suatu proses perencanaan komprehensif. Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita perhatikan sifat-sifat esensial dari system ini. Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut:

1. Memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai.

2. Mencari alternatif-alternatif yang relevan, cara yang berbeda untuk mencapai tujuan.

3. Menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah lewat ataupun biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uanag.

4. Memberikan gambaran tentang efektifitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan.

5. Membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan.[‡‡‡]

3. Ciri-ciri perencanaan pendidikan

1. Berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal dan berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain.

2. Selalu memperhatikan masalah, kebutuhan, situasi, dan tujuan, keadaan perekonomian, keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktor sosial politik merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang menyeluruh.

3. Menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang.

4. Sebagai perintis atau pelopor dalam kegiatan pembangunan, memperhatikan masa depan dan bersifat inovatif, kuantitatif dan kualitatif.

5. Selalu memperhatikan dan menganalisa faktor ekologi[§§§], baik internal maupun eksternal.[****]

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dipahami dalam kontek pelaksanaannya tidak dapat diukur dan dinilai secara instant dan cepat, tetapi membutuhkan waktu yang lama, terutama yang bersifat kualitatif. Membutuhkan waktu yang dikarenakan pendidikan adalah sebuah pranata sosial yang hasilnya membutuhkan waktu yang lama.

4. Penjelasan, Syarat, dan Kegiatan Perencanaan Pendidikan

Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (menentukan waktu secara kualitatif), dan bila hal itu harus dicapai, dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggungjawab, mengapa hal itu harus dicapai.

Dari pendapat tersebut jelas diketahui bahwa pada dasarnya membuat perencanaan itu menyangkut 5 W+I H (What, Who, Why, When, Where dan How) yang secara singkatnya akan dijelaskan sebagai berikut;

1. What : Apa yang harus dikerjakan

2. Why : Mengapa pekerjaan itu harus dilakukan

3. Who : Siapa yang akan mengerjakan

4. When : Kapan pekerjaan tersebut dikerjakan

5. Where : Dimana pekerjaan itu dilakukan

6. How : Bagaimana cara mengerjakannya[††††]

Maka demikian dalam membuat sebuah perencanaan yang baik, seorang pemimpin harus benar-benar tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitarnya dan bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

1. Penjelasan Perencanaan Pendidikan

Untuk membuat perencanaan yang baik seorang pemimpin harus mampu memprediksi jauh kedepan, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, baik itu kesalahan maupun kegagalan sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan harapan. Untuk membuat perencanaan yang baik harus memuat beberapa penjelasan sebagai berikut;

1. Penjelasan dan perincian kegiatan yang dibutuhkan, sumber daya apa yang harus diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan bisa dihasilkan.

2. Penjelasan mengapa rencana itu harus dilakukan atau dikerjakan dan mengapa tujuan tertentu harus dicapai.

3. Penjelasan tentang lokasi secara fisik dimana dimana rencana tindakan harus dilakukan sehingga tersedia fasilitas sumber daya yang dibutuhkan.

4. Penjelasan tentang kapan dimulainya tindakan dan kapan selesainya tindakan itu di setiap unit organisasinya dengan menggunakan standar waktu yang telah ditetapkan dalam unitnya.

5. Penjelasan tentang para petugas yang akan mengerjakan pekerjaannya baik mengenai kualitas dan kuantitas yang dikaitkan dengan standar mutu.

6. Penjelasan secara rinci tentang teknik-teknik mengerjakan tindakan yang telah ditetapkan, sehingga tindakan yang dimaksud akan dapat dijalankan dengan benar.[‡‡‡‡]

2. Syarat Perencanaan Pendidikan

Menurut Asnawir untuk membuat rencana yang baik, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan maka perlu melalui beberapa macam syarat perencanaan sebagai berikut;

1. Perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam hendaknya memperhatikan dan didasarkan kepada tujuan yang jelas.

2. Dalam perencanaan hendaknya mengutamakan aspek kesederhanaan, realistis dan praktis.

3. Terinci dan memuat segala uraian, klasifikasi kegiatan dan rangkaian kegiatan sehingga memudahkan pelaksanaan serta mendominanya.

4. Memperhatikan fleksibilitas sehingga mudah beradaptasi dengan keadaan, kebutuhan dan kondisi dan situasi.

5. Menghindari duplikasi dalam pelaksanaannya.[§§§§]

Menurut Makmun sebagai berikut;

1. Perencanaan pendidikan hendaknya mengutamakan nilai- nilai manusiawi, karena pada dasarnya pendidikan membangun manusia.

2. Perencanaan pendidikan hendaknya memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin.

3. Perencanaan pendidikan hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik.

4. Perencanaan pendidikan hendaknya menyeluruh dan sistematis terpadu serta tersusun logis dan rasional.

5. Perencanaan pendidikan hendaknya bereorientasi kepada pembangunan sumber daya manusia.

6. Perencanaan pendidikan hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis.

7. Perencanaan pendidikan hendaknya menggunakan sumber daya secermat mungkin karena sumber daya yang tersedia  langka.

8. Perencanaan pendidikan hendaknya ber-orientasi kepada masa datang, karena pendidikan adalah proses jangka panjang yang kesemua itu untuk menghadapi masa depan.

1. Perencanaan lembaga pendidikan hendaknya responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat.

10. Perencanaan lembaga pendidikan hendaknya sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus menerus.[*****]

Dari uraian tersebut tergambar bahwa perencanaan dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, di sisi lain, perencanaan di susun berdasarkan prioritas, efektif dan efesien.

3. Kegiatan Perencanaan Pendidikan

1. Me-review arah strategis kebijakan pendidikan dan agenda pebaikan pendidikan pada umumnya.

2. Menelaah dan menyempurnakan kembali statement tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah.

3. Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang peningkatan.

4. Perumusan strategi dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

5. Melakukan kegiatan monitor dan evaluasi untuk mengukur perkembangan secara periodik dari implementasi program.

6. Melakukan analisis data, mengumumkan, dan menyampaikan laporan kemajuan itu kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.[†††††]

5. Jenis –Jenis Perencanaan Pendidikan

Menurut Asnawir ada tujuh jenis-jenis perencanaan, yang kesemua itu dilihat dari sudut pandang berbeda, di antara jenis-jenis perencanaan tersebut adalah;

1. Dilihat dari segi waktu, dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama perencanaan jangka panjang, adalah rentang waktu sepuluh sampai tiga puluh tahun. Perencanaan jangka panjang ini bersifat umum, dan belum terperinci. Kedua, perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai jangka waktu antara lima sampai sepuluh tahun. Ketiga, perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang mempunyai jangka waktu antara satu tahun sampai lima tahun. Dilihat dari segi sifatnya perencanaan dibagi menjadi dua yaitu pertama, perencanaan kuantitatif, adalah semua target dan sasaran dinyatakan dengan angka-angka. Kedua, perencanaan kualitatif adalah perencanaaan yang ingin dicapai dinyatakan secara kualitas.

2. Perencanaan dari segi luas wilayah, perencanaan pendidikan dipandang dari segi luas wilayah dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. perencanaan local, yaitu perencanaan yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang ada di daerah-daerah dengan sifat yang terbatas.

2. perencanaan regional, adalah perencanaan yang ditetapkan di tingkat propinsi.

3. perencanaan nasional, adalah perencanaan di suatau Negara dan dijadikan dasar untuk perencanaan local dan regional.

4. perencanaan internasional yaitu perencanaan oleh beberapa Negara yang melewati batas-batas suatu negara yang dilaksanakan melalui Negara-negara tersebut.

Perencanaan dari segi luas jangkauan terbagi menjadi dua yaitu pertama, perencanaan makro yaitu perencanaan yang bersifat universal, menyeluruh dan meluas. Kedua, perencanaan mikro adalah perencanaan yang ditetapkan dan di susun berdasarkan kondisi dan situasi tertentu. Dari segi prioritas pembuat perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. perencanaan sentralisasi, yaitu perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu Negara.

2. perencanaan desentralisasi, yaitu perencanaan yang di susun oleh masing-masing wilayah.

3. perencanaan dekonsentrasi, yaitu perencanaan gabungan antara sentralisasi dengan desentralisasi.

4. Dari segi obyek perencanaan dibagi menjadi dua: pertama, perencanaan rutin, yaitu perencanaan yang di susun untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan setiap tahun. Kedua, perencanaan eksendental, yaitu perencanaan yang di susun sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada saat tertentu.

Dari segi proses, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, pertama, perencanaan filosofikal, yaitu perencanaan yang bersifat umum, hanya berupa konsep-konsep dari nilai yang bersifat ideal dan masih memerlukan penafsiran-penafsiran dalam bentuk program. Kedua, perencanaan programmial adalah perencanaan berupa penjabaran dari perencanaan filosofikal. Ketiga, perencanaan operasional yaitu perencanaan yang jelas dan dapat dilakukan.

6. Metode Perencanaan Pendidikan

Perencanaan strategi adalah usaha sistematis formal dari suatu perusahaan untuk memperjelas sasaran utama, kebijakan-kebijakan dan strategi. Menurut Asnawir perencanaan startegik adalah proses pemikiran tujuan perusahaan atau organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang perlu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu di susun perencanaan, di antara metode perencanaan strategic adalah sebagai berikut:

1. pendekatan dari atas ke bawah, biasanya dibuat oleh perusahaan yang bersifat sentralisasi.

2. pendekatan dari bawah, yaitu metode rancangan perencanaan dari bawah ke atas.

3. pendekatan interkatif adalah pendekatan manajer dari pusat bersama direksi-direksi berdialog secara terus menerus selama penyusunan rencana, termasuk juga berdialog dengan para staf pusat dan divisi-divisi.

4. pendekatan perencanaan secara tim adalah pendekatan yang lebih banyak dilakukan pada perusahaan kecil dan bersifat sentralisasi.

5. pendekatan tingkat ganda adalah pendekatan strategi dirumuskan secara independen pada tingkat korporasi dan pada tingkat unit bisnis.

6. pendekatan perkembangan yang menguntungkan (Profitable Growth Approach). Proses perencanaan dapat lakukan dengan menganalisa sarana dan prasarana yang dimiliki, kemudian menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan diketahui kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul, mencari solusi yang terbaik dan perkembangan yang menguntungkan bagi lembaga pasti akan diperoleh.

7. pendekatan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, Treath) untuk menentukan posisi sekolah.

Perencanaan memang sangat penting untuk dilakukan. Untuk membuat suatu rencana yang baik maka kita perlu memperhatikan dan menganalisa beberapa factor baik ekstern maupun intern. Faktor-faktor tersebut harus menyangkut kelebihan (Strength) yang dimiliki, kelemahannya (Weaknesses), kemungkinan yang mungkin terjadi (Opportunity), dan hambatan yang mungkin dihadapi (Treath).

Setelah keempat faktor tersebut diketahui, maka kita dapat menyusun rencana yang strategis yang kemudian diterjemahkan dalam rencana-rencana operasional dengan mencantumkan target-target yang harus dicapai dari rencana operasional tersebut[‡‡‡‡‡]. Di mana secara jelas dapat digambarkan dalam bagan berikut;

Gambar 1.2 Proses Perencanaan

Di samping itu perlu diuraikan tahap-tahap strategi seperti arah pengembangan, strategi pengembangan, tahap-tahap pengembangan, selanjutnya bahan-bahan seperti informasi, data yang berkaitan dengan perencanaan yang masih perlu diuraikan lebih lanjut.

7. Prinsip dan Tahapan Perencanaan Pendidikan

1. Prinsip perencanaan pendidikan

Perencanaan pendidikan sangat komplek dan rumit, untuk itu perlu mengetahui prinsip-prinsip penyusunan rancangannya dan dalam proses implementasinya. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Interdisipliner, terutama yang terkait dengan pembangunan manusia.

2. Bersifat fleksibel, dalam arti tidak kaku tetapi bersifat dinamis serta responsive terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan.

3. Obyektif rasional, dalam arti untuk kepentingan umum.

4. Dinilai dari apa yang sudah dimiliki.

5. Wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir.

6. Disusun sesuai dengan data, perencanaan tanpa data tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan.

7. Mengendalikan kekuatan sendiri, tidak bersandarkan kepada kekuatan orang lain.

8. Bersifat komprehensif dan ilmiah, dalam arti mencakup aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematik dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan.[§§§§§]

Prinsip prinsip tersebut berguna dalam proses perancangan perencanaan dalam manajemen pendidikan.

2. Tahapan perencanaan pendidikan

Untuk lebih menyederhanakan tahapan perencanaan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. need assessment, yaitu kajian terhadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek pembanguan pendidikan lembaga Islam yang telah dilaksanakan, keberhasilan, kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber-sumber yang tersedia, sumber-sumber yang perlu disediakan, aspirasi masyarakat yang berkembang terhadap pendidikan, harapan, cita-cita yang merupakan dambaan masyarakat. Kajian ini menjadi penting karena membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang akan terjadi.

2. Formula of Goals and obyective, artinya perumusan dan sasaran perencanaan merupakan arah perencanaan serta merupakan penjabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat.

3. Priolicy and priority setting adalah penentuan kebijakan dan prioritas dalam perencanaan pendidikan sebagai muara need assessment.

4. Program and project formulation adalah rumusan program dan proyek kegiatan yang merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan.

5. Feasiblitay testing adalah dengan alokasi sumber-sumber yang tersedia seperti sumber dana. Biaya suatu rencana yang disusun secara logis dan akurat serta cermat merupakan petunjuk tingkat kelayakan rencana.

6. plan implementation adalah pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis kedalam perbuatan penjabaran rencana menuju perbuatan ilmiah yang menetukan apakah suatu rencana baik dan efektif.

7. evaluation and revision for future plan adalah kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana yang merupakan umpan balik untuk me-revisi dan mengadakan penyesuaian rencana untuk periode rencana berikutnya.[******]

Dengan demikian ketujuh hal tersebut hendaknya menjadi perhatian para penyusun perencanaan agar tercapai tujuan bersama. Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian dalam menyusun perencanaan adalah jelasnya tujuan yang ingin dicapai, jelasnya potensi yang ada dan yang diharapakan, perlu keseimbangan, kesinambungan, koordinasi, keutuhan, data yang tepat dan menyeluruh serta adanya fleksibilitas.

8. Pentingnya Perencanaan Pendidikan

Perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi, lembaga dan kumpulan pendidikan lainya, tanpa adanya perencanaan maka jalannya organisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Oleh Karena itu perencanaan penting karena pertama, dengan adanya perencanaan diharapan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Kedua, dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Keempat, dengan perencanaan dapat dilakukan skala prioritas. Kelima, dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan.[††††††]

Dengan demikian perencanaan mempunyai peranan penting dalam organisasi publik maupun dalam organisasi yang bersifat pribadi. Dengan adanya perencanaan akan dimungkinkan untuk memprediksi kerja dimasa yang akan datang, bahkan akan mampu memprediksi kemungkinan hasil yang akan dicapai.

Dari kutipan tersebut tergambar dengan jelas bahwa perencanaan dalam manajemen pendidikan sangat rumit. Dengan demikian perencanaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemikiran yang matang, komprehensif dan rasional. Untuk itu perhatian terhadap langkah-langkah perencanaan dan segala yang berkaitan dengan perencanaan penting bagi manajemen dan bagi para manajer.

Paling tidak dalam penyusunan perencanaan hendaknya memenuhi hal tersebut, jika hal tersebut tidak dilalui maka ada kemungkinan rencana yang telah dibuat akan sulit untuk di realisasikan. Dengan demikian untuk menghindarkan dari kegagalan dalam menyusun perencanaan, langkah terbaik adalah menggunakan langkah-langkah yang telah teruji kebenarannya dalam menyusun perencanaan.

1. Kesimpulan

1. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain.

2. Filsafat perencanaan: sintesis; keseimbangan pengawasan yang ketat dengan consensus yang lemah. Rasionalisme; langkah procedural dalam mengambil keputusan. Pengembangan orgaisasi; penyadaran anggota organisasi. Empirisme; aspek politik. Tujuan perencanaan: pengawasan procedural, pengecekan waktu, mengetahui yang terlibat, sistematis, meminimalkan biaya-tenaga-waktu, menyeluruh, integrasi, pendeteksian, dan mengarahkan. Manfaat perencanaan: alternative, prioritas, penghematan, penyesuaian diri, kemudahan berkoordinasi, evaluasi, dan me-menej resiko.

3. Komponen perencanaan: tujuan pembangunan nasional dan penanganan kebijakan. Model perencanaan: komprehensif; menjabarkan rencana lebih spesifik, target setting; memperkirakan tingkat perkembangan, costing; ekonomis, PPBS (planning-programmaing-budgetting system) ; efektif. Ciri-ciri perencanaan: berkesinambungan, memperhatikan factor social politik, sesuai dengan kebijakan pemerintah, pelopor, dan menganalisa factor ekologi.

4. Membuat perencanaan itu menyangkut 5 W+I H (What, Who, Why, When, Where dan How). Penjelasan perencanaan: sumber daya, mengapa harus dilakukan, fasilitas sarpras, standar mutu, teknik-tekniknya. Syarat perencanaan; tujuan jelas, utamakan aspek kesederhanaan, terinci, fleksibel, menghindari duplikasi pelaksanaan, utamakan nilai manusiawi, kembangkan potensi peserta didik, sistematis, berorientasi pada sumber daya, jangka panjang, responsive, dan berinovasi. Kegiatan perencanaan: me-review kebijakan, menelaah visi, misi, tujuan dan sasaran, mengidentifikasi, merumuskan, mengevaluasi, dan menganalisis.

5. Jenis-jenis perencanaan: dari segi waktu; perencanaan jangka panjang (10-30^th), jangka menengah (5-10^th), jangka pendek (1-5^th). Dari segi sifat; kuantitatif & kualitatif. Dari segi luas wilayah; local, regional, nasional, dan international. Dari segi prioritas; perencanaan sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Dari segi proses; perencanaan filosofikal=umum, programmial=penjabaran dari filosofikal, operasional=jelas.

6. Metode perencanaan: dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, interaktif, tim work, ganda, profitable growth approach, dan SWOT.

7. Prinsip perencanaan: interdisipliner, fleksibel, rasional, terkoordinir, kongkrit, berdiri sendiri, komprehensif. Tahapan perencanaan: need assessment, formula of goals and obyective, priolicy and priority, program and project formulation, feasibility testing, plan implementation, evaluation and revision for future plan.

8. Pentingnya perencanaan: tumbuhnya pengarahan kegiatan, adanya pedoman, adanya perkiraan, adanya alternative, skala prioritas, sebagai alat standar.

DAFTAR RUJUKAN

Abin, Makmun. Dkk. 2007. Perencanaan Pendidikan. Bandung; Rosda Karya.

Akdon. 2009. Strategic Management For Educational Management. Bandung; Alfabeta.

Asnawir. 2006. Manajemen Pendidikan. Padang; IAIN IB Press.

Danim, Sudarwan. 2008. Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik. Jakarta; PT.Bumi Aksara.

Dikti, Undang-Undang RI No.20 Th. 2003 tentang Sisdikna, dalam http://www.dikti.org/UUno20th2003-Sisdiknas.html.

Fattah, Nanang. 2001. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan kelima.

Hamzah, Uno, B. 2006. Perencanaan Pembelajara. Jakarta; Bumi Aksara.

Harjanto. 2005. Perencanaan Pengajaran. Jakarta; Rineka Cipta.

Ikhwan, Afiful. 2012. Perencanaan Pendidikan, dalam http://afifulikhwan.blogspot.com/2011/12/perencanaan-pendidikan-dalam-manajemen.html, diakses pada Senin, 15 April 2013.

Minarti, Sri. 2011. Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.

Mulyono. 2010. Manajemen Admnistrasi & Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Nata, Abuddin. 2003. Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Syamrilaode. Defenisi Perencanaa Pendidikan Menurut Para Ahli. dalam http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2063294-definisi-perencanaan-pendidikan-menurut-para/ diakses pada 11 Des 2011

Tim Penyusun. 1991. Kamus Bahasa Indonesia. T.p.

Usman, Husaini. 2010. Manajemen – Teori, Praktek dan Riset Pendidikan Edisi 3. Jakarta; PT. Bumi Aksara.

Wikepedia, (Online) dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi, diakses pada Senin, 15 April 2013.